TOMBAKOPINI: IAB
Kalau sedang nongkrong di warung kopi, ada satu pertanyaan yang hampir selalu muncul setiap kali ada kepala daerah tersandung kasus proyek. Pertanyaannya sederhana, tetapi cukup membuat orang mengaduk kopi lebih lama dari biasanya:
“Memangnya ada apa sih dengan tim sukses?”
Pertanyaan itu kembali terdengar setelah KPK menetapkan Bupati Langkat, Syah Afandin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek. Yang membuat banyak orang mengangkat alis adalah adanya nama Yaqub Abdhal Al Mu’arif, seorang pihak swasta yang juga disebut sebagai tim sukses pada Pilkada 2024.
Sebenarnya, secara ideal, tugas tim sukses selesai ketika calon yang mereka dukung menang. Mereka adalah pasukan yang bekerja siang malam memasang baliho, menyusun strategi, menggalang dukungan, menjaga suara, dan meyakinkan warga bahwa calon mereka adalah pilihan terbaik.
Kalau diibaratkan pertandingan sepak bola, tim sukses adalah pemain yang membantu mencetak gol kemenangan.
Masalahnya, setelah peluit panjang dibunyikan dan kemenangan diraih, kadang muncul pertanyaan lanjutan yang lebih sensitif:
“Setelah menang, dapat apa?”
Nah, di sinilah cerita sering menjadi menarik.
Tidak sedikit orang yang memandang pilkada seperti investasi. Ada yang mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, bahkan biaya. Ketika calon yang didukung berhasil duduk di kursi kekuasaan, sebagian mulai berharap ada pengembalian modal.
Kalau dalam dunia usaha dikenal istilah Return on Investment, sebagian orang bercanda bahwa dalam politik ada Return on Campaign. Artinya balik modal, Bang!
Tentu saja tidak semua tim sukses seperti itu. Banyak yang benar-benar berjuang karena kesamaan visi, kedekatan emosional, atau harapan akan perubahan yang lebih baik. Mereka selesai bekerja ketika rakyat memberikan mandat.
Namun sejarah politik kita menunjukkan bahwa godaan selalu ada.
Jabatan mulai dilirik. Pengaruh mulai dicari. Akses mulai diburu. Dan yang paling sering menjadi bahan bisik-bisik warung kopi adalah proyek.
Proyek pemerintah kadang dianggap seperti kue ulang tahun kemenangan. Begitu lilin kemenangan ditiup, tiba-tiba banyak tangan membawa piring masing-masing.
Padahal proyek pemerintah bukan nasi kotak acara kampanye yang bisa dibagikan kepada panitia setelah acara selesai. Ada aturan, mekanisme, pengawasan, dan hukum yang mengaturnya.
Sayangnya, ketika kekuasaan mulai dipandang sebagai kesempatan mengembalikan modal politik, batas antara pengabdian dan kepentingan pribadi bisa menjadi kabur.
Tim sukses sebenarnya mirip kru kapal yang membantu nahkoda mencapai pelabuhan. Mereka layak dihormati karena telah bekerja keras. Tetapi setelah kapal bersandar, bukan berarti mereka boleh membawa pulang kontainer, jangkar, mesin kapal, atau bahkan separuh kapal sebagai bonus perjuangan.
Sebab kapal itu bukan milik nahkoda. Kapal itu milik rakyat.
Mungkin inilah ujian terbesar dalam demokrasi. Saat kalah, orang diuji kesabarannya. Saat menang, orang diuji keserakahannya.
Memenangkan pilkada memang sulit. Tetapi menjaga agar kemenangan tidak berubah menjadi ajang pembagian jatah ternyata jauh lebih sulit.
Karena pada akhirnya, jabatan publik bukan hadiah untuk tim sukses, melainkan amanah untuk melayani masyarakat. Dan ketika batas itu mulai hilang, yang paling dirugikan bukan politisi, bukan tim sukses, melainkan rakyat yang sejak awal hanya berharap jalan diperbaiki, sekolah dibangun, dan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
Naik motor ke Langkat,,
Ban kempis dekat Perbaungan.
Tim sukses boleh mendapat hormat,
Tapi proyek bukan hadiah kemenangan.
